Taktik Lampung - Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung sepakat untuk mewujudkan Pilkada bersih dengan menolak dan melawan politik uang serta politisasi SARA di wilayah setempat.
Hal itu disampaikan keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saat menghadiri Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA, yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di Lapangan Saburai Bandarlampung, Rabu (14/2).
Pasangan Herman HN - Sutono menilai bahwa apa yang dicanangkan Bawaslu Lampung dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan damai, dengan mendeklarasilkan penolakan terhadap politik uang dan politisasi SARA sangatlah tepat.
Sehingga, Herman pun mendukung komitmen tersebut, untuk menciptakan Pilkada Lampung yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran.
"Ini sangat bagus, semua calon mendengarkan deklarasi ini. Semua harus sepakat, bahwa uang, sembako dan yang lainnya tidak boleh," jelas Herman.
Dia pun siap untuk memantau jalannya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, sehingga terbebas dari politik uang dan politisasi SARA.
"Iya kalau ada pelanggaran langsung ditangkap. Karena kita semua sudah sepakat," ujarnya.
Sementara, Pasangan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim sangat mengapresiasi apa yang telah diperbuat penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU Lampung dalam mewujudkan Pilkada yang bersih.
Chusnunia alias Nunik menilai, penolakan terhadap politik uang dan politisasi SARA menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan demokrasi yang bersih.
"Yang jelas kita mendukung anti politik uang, anti politisasi SARA. Tentunya ini menjadi bagian dari demokrasi kita. Jangan bodohi rakyat dengan hal-hal negatif, terutama untuk politisasi SARA," terang Nunik.
Dia berharap, semua pihak harus mendukung penolakan terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dapat merusak proses demokrasi di Indonesia.
Terlebih lagi, dia menilai, Provinsi Lampung merupakan miniaturnya Indonesia, yang mana pada provinsi tersebut terdapat berbagai macam suku, agama dan ras.
"Saya harap semua pihak bisa mendukung. Apalagi Lampung ini mininya Indonesia. Jadi semuanya jangan menjadikan isu-isu perbedaan suku, agama dan ras untuk proses demorkasi," harapnya.
Nunik pun menyatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut 3 itu, siap mengawal proses demokrasi hingga pencoblosan pada 27 Juni mendatang.
"Tentu, garda paling depan. Apalagi sejak pendaftaran saya sudah berpesan bahwa jangan pernah membawa isu SARA ke Pilkada. Karena ini adalah pesta demokrasi untuk rakyat, jangan ada hal-hal yang merusak," tutupnya.
Terpisah, Pasangan M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri menilai, Bawaslu Lampung serius dalam menegakkan proses-proses demokrasi yang sejalan dengan aturan.
Sehingga, dengan adanya penolakan politik uang dan politisasi SARA, rakyat tidak akan terdzolimi dengan adanya penyimpangan aturan atau distorsi yang ada dalam demokrasi.
"Melalui deklarasi ini, adanya upaya serius dari Bawaslu untuk menegakkan proses demokrasi yang sesuai dengan aturan. Sehingga, masyarakat tidak terdzolimi dengan adanya distorsi-distorsi, baik intimidasi, politik uang dan sebagainya," terang Ridho.
Dia menilai, Bawaslu bertugas untuk menegakkan aturan-aturan. Sehingga, kualitas demokrasi yang membawa suara rakyat ini bisa tersampaikan.
"Bawaslu memiliki tugas utama untuk menjaga kualitas demokrasi kita, dengan menegakkan aturan-aturan. Supaya suara rakyat bisa tersampaikan," jelasnya.
Karena itu, dia pun mendukung upaya Bawaslu Lampung dalam menciptakan demokrasi yang bersih dengan anti politik uang dan politisasi SARA.
"Bawaslu melihat adanya ancaman dalam kontestasi Pilkada ini sendiri. Tentunya, kita mendukung adanya penolakan tersebut," jelasnya.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2014 lalu, terdapat jumlah suara rusak yang hampir sama dengan perolehan suara calon gubernur diurutan terbawah.
"Berdasarkan Pilkada lalu, mungkin karena kurangnya sosialisasi jadi banyak suara rusak. Sehingga, saya mengimbau kepada masyarakat, yang dicoblos itu satu saja, kalau dua atau lebih itu tidak sah," candanya.
Dilain sisi, Pasangan Mustafa - Ahmad Jajuli mendukung program Bawaslu Lampung dalam memerangi politik uang dan politisasi SARA.
Menurut Mustafa, untuk menciptakan demokrasi yang bebas dari politik uang dan politisasi SARA, tidak lepas dari keterlibatan dan netralitas penyelenggara Pemilu.
"Untuk menciptakan demokrasi yang bersih, itu tidak lepas dari netralitas penyelenggara Pemilu. Kalau dilihat dari pengundian nomor urut semalam, ini sangat netral dan natural," jelasn Mustafa.
Dia menilai, dalam mencari pemimpin yang baik, harus dimulai dengan penyelenggara yang baik pula.
Dia berharap, situasi Lampung hingga pemilihan 27 Juni tetap kondusif dan terjalin suasana kekeluargaan.
"Mudah-mudahan ini terus terjaga dan tercipta suasana yang tentram. Apalagi dalam mencari pemimpin itu, harus dimulai dari penyelenggara yang baik juga," terangnya.
Dia pun telah menyiapkan 120 ribu orang, untuk memantau perkembangan situasi politik. Sehingga, mendapatkan hasil yang terbaik.
"Kita sama-sama mengawasi, dan kami juga telah menyiapkan 120 orang untuk memantau situasi politik. Sehingga, kerja-kerja ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik," tuturnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai permusuhan.
"Buat masyarakat Lampung tetap jaga persaudaraan. Jangan karena berbeda, jadi bermusuhan. Walaupun berbeda tapi tetap bersaudara," imbaunya.(TL/*)
0 Comments