Fraksi PKS Lampung Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ahmad Mufti Salim, Ketua Fraksi PKS Lampung dengan perwakilan pengunjuk rasa dari Gerilya (Gerakan Rakyat Peduli Pelayanan) Kamis (19/9/2019).

Taktik Lampung - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ahmad Mufti Salim, Ketua Fraksi PKS Lampung, antara perwakilan pengunjuk rasa dari Gerilya (Gerakan Rakyat Peduli Pelayanan) Lampung dengan perwakilan Fraksi-fraksi di DPRD Lampung tentang Pelayanan BPJS, Kamis (19/9), menyepakati beberapa hal, diantaranya adalah bahwa fraksi-fraksi  ikut dan bersepakat dengan aspirasi yang disampaikan untuk di advokasi.

“Fraksi-fraksi yang hadir, cocok dan bersepakat dengan aspirasi yang disampaikan untuk diadvokasi,” kata Ahmad Mufti Salim.

Sementara, Syarif Hidayat, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung menyampaikan bahwa sudah semestinya Pemerintah Daerah lebih optimal lagi dalam keikutsertaannya mengcover gotong royong BPJS terutama yang JKN-KIS.

“Catatan kami, setidaknya terdapat beberapa hal yang kedepan perlu ditingkatkan yakni tentang ketepatan dalam data. Jangan  sampai yang seharusnya layak menjadi peserta JKN - KIS justru tidak tercover. Sebab berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Lampung sebanyak 1 juta lebih” kata Syarif.

Selain itu, Syarif Hidayat juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga menolak kenaikan nilai iuran BPJS khususnya kelas 3 seperti halnya sikap PKS di pusat. “Kami sebagai Anggota Fraksi PKS Provinsi, meneruskan sikap PKS pusat bahwa PKS menolak kenaikan iuran BPJS khususnya iuran untuk kelas 3,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan Dede Sulaiman, Sekretaris Gerilya Lampung menyampaikan terimakasih atas pertemuan yang dilakukan. “Terimakasih atas kesempatan yang diberikan, Anggota Dewan mau mengengar suara hati kami,” tutupnya.(TL/*)

Post a Comment

0 Comments