Presiden Minta Forkopimda Perhatikan Stabilitas dan Jalin Komunikasi Harmonis

Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi saat menghadiri Rakornas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019)
Taktik Lampung, Bogor - Presiden Joko Widodo minta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga stabilitas dan hubungan yang harmonis demi kesinambungan investasi. Hal itu diungkapkan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). 

Menurut Presiden, Pemerintah Daerah jangan membiarkan investasi yang sudah masuk tidak dilayani dengan baik.

”Kita harus melayani apa yang kurang. Dilayani secepat-cepatnya. Sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita,” tutur Presiden seraya mengingatkan, masih tujuh juta rakyat, anak-anak yang belum memikirkan pekerjaan, dan ini tugas bersama.

Presiden menitipkan pesan kepada daerah yang hadir dalam acara tersebut, kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya. 

”Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda, back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau, ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor, secepat-cepatnya,” tutur Presiden. 

Dengan demikian, lanjut Presiden, current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan menjadi baik. Ia meyakini, kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan rampung, mau berantem dengan negara manapun berani. 

Karena stabilitas ekonomi, lanjut Presiden, stabilitas ekonomi makro sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned misalnya CPO kita minyak kelapa sawit kita ke Eropa ya kita masih mikir-mikir. 

Tapi kalau ini sudah bagus yang namanya defisit neraca perdagangan kita udah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, menurut Presiden, dia nge-banned CPO kita ya kita gantian kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana sudah setop juga, berani kita. 

Forkopimda juga diminta Presiden menjaga kepastian hukum. Menurut Presiden Jokowi, perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Selain itu, Presiden mengingatkan, kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan, dijaga, rasa aman harus dijamin, TNI, Polri ini penting sekali. 

”Jangan sampai kita dilihat dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga nggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi,” tutur Presiden. 

Presiden juga menyinggung pentingnya regulasi penyederhanaan eselonisasi pada birokrasi. Untuk itu, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga secepatanya melakukan sinkronisasi. Selaras dengan itu dilakukan penyesuaian di tingkatan pemerintah daerah. 

”Kenapa saya menyampaikan dulu eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV ini harus dimulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita,” tegas Presiden. 
Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi yang hadir dalam acara itu mengatakan akan menselaraskan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dengan program Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Kehadiran Saya di sini tidak hanya memenuhi undangan dari Pemerintah Pusat, namun keseriusan kami untuk menselaraskan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu 6 Misi Pembanguna dan 33 Janji Kerja harus sinkron dengan program Pak Jokowi - Ma'ruf Amin yang telah dijabarkan melalui Menteri Kabinet Indonesia Maju," ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, Lampung harus menjadi prioritas pembangunan dari berbagai sektor baik Infrastruktur, Pertanian Perkebunan, Pariwisata, Industri Maritim, Pusat pertumbuhan ekonomi baru, pengembangan ekonomi kreatif dan berbagai target capaian dari Visi Rakyat Lampung Berjaya.

Semua itu, tambah Arinal, merupakan keharusan bersama untuk diwujudkan. "Tidak hanya 15 Kabupaten/ Kota sampai dengan desa harus memiliki semangat yang sama, Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentu mendukung Lampung lebih maju dan berkembang. Dengan adanya Lampung Berjaya, maka Indonesia Sejahtera," ujar Gubernur Arinal Djunaidi Optimistis.
(TL/*/HMS)

Post a Comment

0 Comments