Taktik Lampung - Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid politik, hukum dan Keamanan Indra Ismail tanggapi kubu Alzier Dianis Thabranie yang mulai ngantor di DPD Golkar Lampung, mulai Senin (20/11) tadi.
Indra Ismail yang didampingi Ansori Bangsaradin Wakil ketua bidang hukum dan HAM, Najamudin Mus Wakil ketua bidang ideologi kebijakan publik, menggelar konfrensi pers pasca Indra Karyadi pengurus Golkar versi Alzier bereaksi.
"Jadi tentang keabsahan golkar DPD I, sesuai keputusan terakhir DPP, bahwa SK yang sah, adalah Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar No: Kep-249/DPP/GOLKAR/IX/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Lampung masa bakti 2015-2020, Golkar dibawah pimpinan Arinal Djunaidi," ungkapnya kepada awak media.
"Jadi yang tadi dibilang pihak sebelah SK 69 DPP, itu sudah dicabut sejak 2016, maka tidak berlaku lagi. Karena pasca itu dicabut maka setelah itu diangkat Plt Ketua Golkar Lampung Lodewijk F Paulus, sekretaris Ririn Kuswantari, kemudian dilakukan musdalub dan terpilih Arinal," kata Indra Ismail.
Terkait wacana Munaslub?, pihaknya berharap agar dilakukan pasca Pilkada 2018 nanti, untuk menghindari perpecahan dibawah.
"Kemarin sudah ada pertemuan di Jakarta, menyikapi Setya Novanto tersangka, belum ada wacana munaslub. Kita di Lampung mau ada pilkada, Kalau terjadi munaslub. Maka akan adanya perpecahan. Harapan itu, minimal setelah pilkada ini usai. Tapi jika itu DPP mau munaslub, maka kita akan lihat nanti," tegasnya.
Pihaknya tidak takut, jikalau nantinya terjadi Munaslub di DPP Golkar, karena memang itu wewenang DPP Partai.
"Kita gak takut, yang kita takiti jika kita lalai," katanya.
Ditambahkan, Ansori Bangsaradin Wakil ketua bidang hukum dan HAM, mengungkapkan meski Setnov dicopot dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar, pilkada 2018 tetap tidak berubah.
"Hal itu sudah ditegaskan oleh Sekjend DPP, bahwa meski Setnov dicabut, kebijakan golkar untuk pilkada 2018 tidak berubah," tegasnya.
Disinggung kubu Alzier akan ngantor di DPD I Golkar mulai tadi Senin (20/11), Ansori Bangsaradin mengaku mempersilahkan jika hal itu hanya sekedar silaturahmi dan kumpul-kumpul saja.
"Kecuali jika mereka melanggar AD ART Partai, maka akan diberikan sanksi," tegasnya.(TL/*)
0 Comments