Taktik Lampung - Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung menggelar Deklarasi dan Seminar Nasional Anti-Korupsi yang dilaksanakan di Graha Bintang Kampus Malahayati Bandar Lampung, Selasa (28/11).
Hadir dalam acara tersebut, Deputi Pencegahan KPK RI Aris Maryanto, Kadis Penanaman Modal Provinsi Lampung Intizam mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Mantan Ketua Kadin Lampung yang Juga Bupati Lampung Tengah Mustafa, Ketua Kadin Lampung M.Khadafi, Akedemisi Universitas Lampung Dr.Budiono, Kepala Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Unsur Pemerintah dan Pengusaha serta Para Aktivis dan Mahasiswa.
Ketua KAD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, Kegiatan Deklarasi dan Seminar KAD Lampung merupakan salah satu output dari terbentuknya KAD di Provinsi Lampung.
“ Provinsi Lampung terpilih menjadi salah satu daerah percontohan pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti-Korupsi. Terbentuknya KAD Lampung sedari awal difasilitasi oleh KPK RI dengan secara aktif mendorong keterlibatan KADIN Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung.” ujar wahrul.
Kegiatan Deklarasi dan Seminar Anti-Korupsi oleh KAD Lampung dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi perihal Keberadaan KAD Lampung sekaligus sebagai stimulan untuk mendorong pelaku dunia usaha di Provinsi Lampung untuk secara aktif terlibat dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, menurut Wahrul yang juga Direktur Kantor Hukum WFS Ini mengatakan, keanggotaan KAD Lampung berasal dari lintas profesi dan organisasi yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pelaku Usaha (KADIN dan Asosiasi Pengusaha), Civil Society Organization (CSO), dan Akademisi.
“KAD beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah, Pemegang Izin Usaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Asosiasi Pengusaha" katanya.
Melalui KAD diharapkan pelaku bisnis dan regulator bersama-sama mencegah korupsi.
"KAD sendiri diniatkan sebagai wadah komunikasi dan kerja-sama dalam membangun komitmen anti-korupsi antara regulator dan pelaku usaha.” pungkas mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini.(TL/*)
0 Comments