 |
| Ikon Lamtim mengadukan Nunik Kepada Divisi Hukum penegakan KPPU RI di Jakarta, Kamis (10/11) |
Jubir Ikon Lamtim Atok Romli saat dikomfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya sepakat melaporkan Nunik ke Kejagung. Hal ini agar mempercepat pemeriksaan atas laporan GMI (gerakan masyarakat independent) Lamtim, bersama rekanan dan LSM terkait laporan di Kejati Lampung pada beberapa waktu lalu.
“Kami ingin laporan ini dipercepat terkait laporan kami di Kejati Lampung beberapa waktu lalu,” ungkapnya saat dihubungi awak media, Kamis (10/11)
Selanjutnya, GMI dan IKON Lampung akan melaporkan Nunik ke Mendagri atas dugaan KKN dan penyalagunaan wewenang yang dilakukannya.
“Kami mendesak Mendagri segera memberikan pembinaan dan sanksi berat sampai penon aktifan sementara atas Nunik, agar proses hukum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, selain ke kejaksaan agung, pihaknya juga melaporkanya kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI.
Ia menjelaskan, KPPU RI siap melakukan investigasi terhadap laporan rekanan dan LSM Lampung Timur terkait proyek DAK APBD-P 2016 senilai Rp 93 M yang diduga kuat melibatkan bupati setempat, Chusnunia Chalim alias Nunik.
" kita sudah laporkan juga kepada KPPU Ri dan diterima oleh Frans Adiyatma dan Helmi Nurja, bagian Divisi Penegakan Hukum KPPU RI " imbuhnya
Sementara, salah satu rekanan Wawan mengatakan, bahwa dirinya bersama puluhan orang yang tergabung dalam IKON Lamtim (Ikatan Konstraktor) Lamtim sepakat membawa kasus ini ke Kejagung.
Ia juga menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan seluruh alat bukti terkait keterlibatan Nunik dalam pengaturan proyek DAK APBD-P tahun 2016.
“Semuanya sudah kita siapkan, termasuk bukti-bukti terlibatnya Bupati,” Pungkasnya. (TL)
0 Comments