 |
| Foto.Ist |
Taktik Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Lampung segera mematangkan pergerakan politik pamungkas menyambut pilkada 2017 dengan rapat kordinasi pimpinan DPD Lampung beserta pimpinan 15 DPC berikut seluruh anggota FPD DPRD Prov/Kab/Kota se-Lampung disela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD yang dijadwalkan digelar 7 Februari di JCC Senayan Jakarta.
"Saat Rapimnas PD nanti seluruh pimpinan PD beserta semua anggota FPD DPRD se-Lampung akan berkumpul. Nah, dalam kesempatan itu Ketua DPD (M. Ridho Ficardo) mengagendakan untuk diadakan rakor pimpinan PD se-Lampung beserta seluruh anggota Dewan yang ada. Nanti Ketua akan memberikan instruksi-instruksi khusus untuk menyukseskan calon yang diusung PD di 5 kabupaten yang akan pilkada," Ujar Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad, Selasa (24/1).
Menurutnya, momen Rapimnas PD di JCC Senayan pada 7 Februari nanti adalah saat yang tepat bagi PD untuk mematangkan pergerakan politik di penghujung masa menghadapi pencoblosan 15 Februari. Karena itu, Ketua DPD PD Lampung M Ridho Ficardo minta seluruh pimpinan PD beserta anggota FPD DPRD se-Lampung dapat hadir.
Ia menjelaskan, DPP PD mewajibkan ketua, sekretaris, bendahara dan direktur eksekutif DPD, ketua dan sekretaris DPC serta seluruh anggota FPD DPRD prov/kab/kota hadir dalam acara Rapimnas PD pada 7 Februari mendatang di JCC Senayan Jakarta.
"Apa yang diperintahkan DPP hukumnya wajib diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh kader, itu sebabnya semua yang ditunjuk ya harus hadir tanpa kecuali. Apalagi direncanakan, disela-sela acara rapimnas tersebut Ketua DPD akan memimpin langsung rakor dgn pimpinan DPC dan seluruh anggota FPD DPRD se-Lampung terkait dengan kesiapan akhir menghadapi masa pencoblosan 15 Februari untuk pilkada di Kabupaten Mesuji, Tuba, Tubaba, Pringsewu dan Lambar," tuturnya.
Terkait dengan kesiapan menghadiri Rapimnas PD, Fajar menegaskan, Ketua DPC PD di 15 kab/kota se-Lampung bertanggungjawab penuh dalam menghadirkan seluruh anggota fraksinya.
"Kami terus koordinasi dengan DPC. Kalau ada anggota fraksi yang tidak hadir, tentu Ketua DPC yang harus bertanggung jawab," Pungkasnya. (TL)
0 Comments